Bantulah Sang Penghasil Devisa

Bantulah Sang Penghasil Devisa – Perekonomian nasional saat ini dalam keadaan kurang baik. Perdagangan Indonesia meng – alami defisit artinya nilai ekspor lebih rendah daripada nilai impor sehingga membuat defisit tran – saksi berjalan semakin dalam. Karena itu pemerintah berupaya keras menggenjot ekspor dan mengurangi impor. Di antara komoditas agribisnis, sawit terbilang yang paling strategis. “Emas cair” ini menjadi pe – nyum bang utama devisa bagi negara. Bahkan jum – lah nya telah melampaui devisa dari migas. Pada 2017, devisa dari produk sawit mencapai US$22,97 mi liar atau lebih dari Rp300 triliun. Nilai tersebut di – peroleh dari ekspor 31,05 juta ton produk sawit ke In dia, Uni Eropa, China, Afrika, Pakistan, Timur Tengah, Bangladesh, Amerika Serikat, dan lain-lain. Perolehan devisa tersebut meningkat dari 2016 yang sebanyak US$18,22 miliar atau sekitar Rp260 triliun. Sungguh besar peranan komoditas perke – bun an ini dalam perekonomian nasional. Apalagi Ting kat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya men – capai 95%, sangat penting didukung secara nasional. Kendati diakui sebagai komoditas strategis nasio – nal, perkembangan sawit masih mengalami sejum – lah hambatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Membeberkan satu contoh saja adalah pelik – nya persoalan lahan.

Dalam seminar yang digelar Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) dan AGRINA, 6 September 2018, di Jakarta, terungkap, ada kekosongan regulasi yang memba – ha yakan perkebunan sawit nasional akibat terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No.138/2015 atas 11 pasal Undang-undang No.39/2014 tentang Perkebunan. Salah satu putusan MK tersebut mengubah Pasal 42 yang intinya usaha budidaya tanaman perkebun – an dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan hanya boleh dimulai ketika perusahaan sudah me – ngantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Gu – na Usaha (HGU).

Regulasi sebelumnya memboleh – kan perusahaan memulai kegiatannya dengan IUP saja, sementara HGU sedang dalam proses peng – ajuan. Saat itu juga ada pertimbangan pemerintah untuk mempercepat pengembangan kebun sawit. Pasalnya, membangun kebun sawit, menurut Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), berbeda dengan membangun industri lain. Membangun perkebunan sawit layaknya membangun perekonomian wilayah kebun, sarana dan prasarana pemukiman dan perkan – toran, pekerja, fasilitas sosial dan ekonomi, pendi dik – an, keagamaan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Ja di, pembangunan kebun memerlukan waktu pan – jang minimal lima tahun sebelum kebun kemudian mu lai berproduksi, yaitu pembukaan lahan, pem bi – bitan, sarana prasarana kebun, penanaman, peme li – ha raan, pendirian pabrik pengolahan, panen, peng – olahan, dan pemasaran. Sementara menurut prosedur resmi untuk menda – patkan HGU, pengusaha harus melalui sejumlah ta – hap an dengan menghabiskan waktu 76 hari kerja. Na – mun kenyataannya, seperti diungkap Rawing Ram – bang, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, dua tahun selesai pun sudah hebat.

Bahkan ada yang sampai lima tahun belum beres. Tanpa mengantongi HGU, jutaan hektar kebun sawit bisa dianggap ilegal bila putusan MK itu tidak dibuatkan peraturan pelaksanaannya. Paling tidak berupa peraturan transisi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Di Kalteng saja, menurut Rawing, 1,345 juta ha terancam menjadi ilegal. Kalau lahannya berstatus ilegal, maka perusahaan tidak bisa mengajukan serti – fikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun sertifikasi lain seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Padahal sertifikat-sertifikat tersebut diupa – yakan untuk memenuhi aturan pemerintah dan mem – per mudah pemasaran produk yang kini makin me – nun tut syarat keberlanjutan (sustainability). Karena itu para pelaku usaha meminta pemerintah untuk segera menerbitkan penjelasan resmi, berupa su rat edaran atau yang lain selama menunggu ekse – ku si putusan MK 138. Jadi, perizinan yang telah me re – ka dapatkan tetap berlaku sehingga tidak meng – ganggu aspek legalitas perusahaan perkebunan. Mereka juga meminta kepastian waktu pengurusan HGU agar mereka bisa segera menuntaskannya.

This entry was posted in Bisnis.